Dalam rangka memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat kabupaten, Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur melakukan kunjungan kerja ke JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program, dan pembelajaran praktik terbaik dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Rombongan diterima langsung oleh tim pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung di Ruang JDIH lantai [sebutkan lantai jika ada], Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai strategi digitalisasi dokumen hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme integrasi dengan portal JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang dikelola oleh BPHN Kemenkumham. Perwakilan dari Sekretariat DPRD Lampung Timur menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di daerah. “Kami ingin belajar dari Provinsi Lampung yang sudah lebih dulu mengembangkan sistem JDIH secara terstruktur dan inovatif. Harapannya, kami dapat menerapkan sistem serupa di Lampung Timur demi mendukung keterbukaan informasi publik,” ujar [sebutkan nama pejabat jika ada]. Sementara itu, tim pengelola JDIH DPRD Provinsi Lampung memaparkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, seperti digitalisasi produk hukum, penyediaan ruang baca khusus JDIH, pengelolaan abstrak keputusan DPRD, serta upaya integrasi data dengan JDIHN secara real-time. Kunjungan ini juga mencakup peninjauan langsung ke ruang layanan dan dokumentasi JDIH, serta demonstrasi singkat terkait pengelolaan database hukum berbasis website. Kedua belah pihak sepakat untuk terus mempererat komunikasi dan kerja sama guna memperkuat jaringan JDIH di Provinsi Lampung. Melalui kunjungan ini, diharapkan JDIH Sekretariat DPRD Lampung Timur dapat mengadopsi berbagai praktik unggulan yang diterapkan di tingkat provinsi, serta meningkatkan kualitas layanan dokumentasi hukum kepada masyarakat secara menyeluruh.

Dalam rangka memperkuat pemahaman dan memperkaya referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Komisi IV DPRD Kabupaten Musi Waras melaksanakan kegiatan konsultasi dan studi banding ke DPRD Provinsi Lampung. Rombongan Komisi IV DPRD Musi Waras yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, diterima dengan hangat oleh jajaran Sekretariat dan anggota DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat DPRD Provinsi Lampung dan diisi dengan diskusi intensif terkait mekanisme, prosedur, serta aspek legal dalam penyusunan dan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Ketua Komisi IV DPRD Musi Waras menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah dilakukan DPRD Provinsi Lampung dalam menyusun Raperda Pertanggungjawaban, termasuk dalam hal koordinasi dengan pihak eksekutif, penggunaan data keuangan, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi anggaran. Pihak DPRD Provinsi Lampung menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap hasil diskusi dapat memperkuat sinergi antarlembaga legislatif di daerah, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya studi banding ini, diharapkan DPRD Kabupaten Musi Waras dapat menerapkan berbagai masukan strategis dalam proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat penyusunan dan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Keuangan Tahun Anggaran 2024, Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Utara melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Lampung, Rabu (11/6). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali referensi dan berdiskusi mengenai praktik terbaik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyusunan LKPJ. Rombongan Komisi IV yang dipimpin oleh Ketua Komisi disambut hangat oleh perwakilan DPRD Provinsi Lampung di ruang rapat komisi. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah aspek penting terkait teknis penyusunan LKPJ, termasuk penyajian data keuangan, sinkronisasi dengan laporan kinerja perangkat daerah, serta metode evaluasi capaian program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan APBD. Ia berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi masukan konkret bagi DPRD Lampung Utara dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 secara lebih objektif dan komprehensif. Sementara itu, perwakilan DPRD Provinsi Lampung memaparkan strategi dan langkah-langkah yang telah diterapkan dalam proses pembahasan LKPJ, mulai dari koordinasi lintas komisi, pendalaman dokumen, hingga pelibatan tenaga ahli dan akademisi dalam proses analisis kebijakan. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berlangsung aktif dan konstruktif. Kedua pihak sepakat bahwa sinergi antarlembaga legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat internal pada Rabu, 11 Juni 2025, dalam rangka pembahasan awal penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan di ruang Bapemperda DPRD Provinsi Lampung dan dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda. Dalam rapat tersebut, anggota Bapemperda membahas daftar sementara usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh alat kelengkapan dewan maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Fokus pembahasan meliputi kelayakan, urgensi, serta kesesuaian materi muatan Raperda dengan kebutuhan daerah dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025. Ketua Bapemperda menyampaikan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk menyusun Propemperda yang lebih selektif dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa setiap Raperda yang masuk dalam Propemperda 2025 benar-benar memiliki nilai manfaat, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi bagi masyarakat Lampung,” ujarnya dalam rapat. Anggota Bapemperda juga menyoroti pentingnya harmonisasi dengan regulasi nasional serta memastikan bahwa usulan perda tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah berlaku. Selain itu, dibahas pula rencana agenda konsultasi dengan pihak eksekutif, biro hukum, serta pelibatan publik dalam penyusunan Propemperda. Rapat internal ini menjadi tahapan penting sebelum dilakukannya koordinasi lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD dan pemangku kepentingan terkait, untuk selanjutnya disusun dalam daftar resmi Propemperda Tahun 2025 yang akan dibahas dalam forum legislatif. Melalui penyusunan Propemperda yang terencana, Bapemperda DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mendorong terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara konkret.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan koordinasi ke JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi, pengalaman, serta praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan JDIH, khususnya terkait pengelolaan database produk hukum, tata kelola SDM, inovasi layanan berbasis teknologi informasi, serta strategi dalam mendukung pemeringkatan JDIH nasional. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana tukar pengalaman terkait kendala dan solusi yang dihadapi dalam operasional JDIH di lingkungan sekretariat DPRD. Selama kegiatan berlangsung, tim dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung diterima secara langsung oleh tim pengelola JDIH DPRD Provinsi DIY. Dalam sesi diskusi, disampaikan paparan mengenai struktur organisasi JDIH DIY, kebijakan pengelolaan dokumen hukum, mekanisme unggah dan validasi produk hukum, serta pemanfaatan media sosial dan integrasi portal JDIH dengan laman resmi pemerintah daerah. Beberapa hal penting yang menjadi catatan dari hasil koordinasi ini antara lain: Pentingnya pembentukan tim teknis yang solid dan terintegrasi lintas bidang untuk mendukung pengelolaan JDIH secara berkelanjutan. Perlunya pembaruan dan penyempurnaan sistem informasi JDIH agar selaras dengan pedoman dari BPHN dan kebutuhan publikasi digital kekinian. Penguatan kolaborasi antara Bagian Hukum dan persidangan serta pemanfaatan teknologi informasi berbasis open source untuk efisiensi dan kemudahan akses. Dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi ini, diharapkan pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dapat semakin optimal, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta mampu memberikan pelayanan dokumentasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung melakukan koordinasi langsung dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penjadwalan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Koordinasi ini berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD dan menjadi langkah awal strategis dalam menyusun agenda legislasi daerah tahun mendatang. Ketua Bapemperda menyampaikan bahwa koordinasi ini penting dilakukan agar tahapan pembahasan Propemperda dapat disusun secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah. Selain itu, pembahasan awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh usulan Raperda, baik dari inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, dapat ditampung dan dikaji secara menyeluruh sebelum ditetapkan dalam Propemperda. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung merespons positif inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proses pembentukan regulasi daerah. Mereka juga menyoroti perlunya selektivitas dalam menentukan Raperda prioritas, agar setiap perda yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam pertemuan ini, dibahas pula langkah-langkah teknis ke depan, termasuk jadwal rapat harmonisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, konsultasi publik, serta mekanisme pelibatan stakeholder dalam proses pembentukan Perda. Melalui koordinasi awal ini, DPRD Provinsi Lampung berharap agenda legislasi tahun 2025 dapat berjalan lebih terstruktur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.