Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung melakukan koordinasi langsung dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penjadwalan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Koordinasi ini berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD dan menjadi langkah awal strategis dalam menyusun agenda legislasi daerah tahun mendatang. Ketua Bapemperda menyampaikan bahwa koordinasi ini penting dilakukan agar tahapan pembahasan Propemperda dapat disusun secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah. Selain itu, pembahasan awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh usulan Raperda, baik dari inisiatif DPRD maupun Pemerintah Daerah, dapat ditampung dan dikaji secara menyeluruh sebelum ditetapkan dalam Propemperda. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung merespons positif inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proses pembentukan regulasi daerah. Mereka juga menyoroti perlunya selektivitas dalam menentukan Raperda prioritas, agar setiap perda yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam pertemuan ini, dibahas pula langkah-langkah teknis ke depan, termasuk jadwal rapat harmonisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung, konsultasi publik, serta mekanisme pelibatan stakeholder dalam proses pembentukan Perda. Melalui koordinasi awal ini, DPRD Provinsi Lampung berharap agenda legislasi tahun 2025 dapat berjalan lebih terstruktur, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.