Dalam rangka memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat kabupaten, Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur melakukan kunjungan kerja ke JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung . Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program, dan pembelajaran praktik terbaik dalam pengelolaan dokumentasi hukum. Rombongan diterima langsung oleh tim pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung di Ruang JDIH lantai [sebutkan lantai jika ada], Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai strategi digitalisasi dokumen hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme integrasi dengan portal JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang dikelola oleh BPHN Kemenkumham. Perwakilan dari Sekretariat DPRD Lampung Timur menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di daerah. “Kami ingin belajar dari Provinsi Lampung yang sudah lebih dulu mengembangkan sistem JDIH secara terstruktur dan inovatif. Harapannya, kami dapat menerapkan sistem serupa di Lampung Timur demi mendukung keterbukaan informasi publik,” ujar [sebutkan nama pejabat jika ada]. Sementara itu, tim pengelola JDIH DPRD Provinsi Lampung memaparkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, seperti digitalisasi produk hukum, penyediaan ruang baca khusus JDIH, pengelolaan abstrak keputusan DPRD, serta upaya integrasi data dengan JDIHN secara real-time. Kunjungan ini juga mencakup peninjauan langsung ke ruang layanan dan dokumentasi JDIH, serta demonstrasi singkat terkait pengelolaan database hukum berbasis website. Kedua belah pihak sepakat untuk terus mempererat komunikasi dan kerja sama guna memperkuat jaringan JDIH di Provinsi Lampung. Melalui kunjungan ini, diharapkan JDIH Sekretariat DPRD Lampung Timur dapat mengadopsi berbagai praktik unggulan yang diterapkan di tingkat provinsi, serta meningkatkan kualitas layanan dokumentasi hukum kepada masyarakat secara menyeluruh.