Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung kini semakin aman dengan penerapan sistem keamanan Cloudflare. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber serta memastikan akses yang lebih stabil dan cepat bagi pengguna. Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menyatakan bahwa penggunaan Cloudflare merupakan bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan kualitas layanan JDIH. "Dengan implementasi Cloudflare, kami berharap dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengakses dokumen dan informasi hukum yang tersedia di JDIH," ujarnya. Cloudflare dikenal sebagai salah satu layanan keamanan siber terkemuka yang menyediakan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS), optimasi kecepatan akses, serta keamanan tambahan melalui firewall dan enkripsi data. Dengan teknologi ini, JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dapat memastikan informasi hukum tetap tersedia bagi publik tanpa gangguan dari ancaman siber. Peningkatan sistem keamanan ini juga diharapkan dapat mendukung transparansi informasi hukum di Provinsi Lampung serta memberikan akses yang lebih cepat dan aman bagi masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum yang membutuhkan data hukum terkini. Dengan adanya langkah ini, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan informasi hukum yang lebih aman dan andal di era digital.

Pada tanggal yang telah ditentukan, Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas implementasi dan penyampaian E-Report dalam rangka mendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan dimulai dengan pertemuan antara Tim JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan dari BPHN. Dalam kesempatan ini, Tim JDIH memberikan gambaran umum mengenai sistem pengelolaan dokumentasi hukum yang telah diterapkan di lingkungan DPRD Provinsi Lampung, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi hukum secara elektronik. Perwakilan BPHN memberikan paparan mengenai konsep dan teknis penyampaian E-Report sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dalam diskusi ini, BPHN menekankan pentingnya sinkronisasi data antara lembaga pusat dan daerah agar tercipta keseragaman informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, dibahas pula tentang fitur-fitur unggulan yang ada dalam sistem E-Report, seperti integrasi dengan basis data nasional dan sistem pelaporan yang transparan. Salah satu isu utama yang menjadi fokus diskusi adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD Provinsi Lampung untuk mendukung pengelolaan E-Report secara optimal. BPHN menawarkan program pelatihan dan pendampingan teknis untuk memastikan implementasi sistem berjalan sesuai dengan harapan. Hasil dari pertemuan ini adalah adanya kesepahaman bersama antara kedua pihak untuk segera memulai proses integrasi sistem E-Report di DPRD Provinsi Lampung. BPHN juga menyatakan kesediaannya untuk memberikan panduan dan dukungan teknis dalam setiap tahap proses tersebut. Kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan dokumen teknis dan panduan penggunaan E-Report oleh BPHN kepada Tim JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi tetapi juga menjadi langkah awal dalam penguatan tata kelola dokumentasi hukum yang berbasis elektronik di Provinsi Lampung.

im JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menghadiri acara Rapat Koordinasi yang bertemakan "Peningkatan kapasitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bawaslu kabupaten/kota se Provinsi Lampung di hotel Radison bandar lampung pada tanggal 30 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh bapak kepala pusat JDIHN Bp. Jonny Pesta Simamora, S. iP., M.S.I.

JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mendapatkan kunjungan dari JDIH Sekretariat DPRD Sumatera Selatan pada tanggal 13 September 2024. Dalam kesempatan tersebut JDIH Sekretariat DPRD Sumatera Selatan berkordinasi terkait pengelolaan Dokumen Hukum yang terdapat di aplikasi JDIH.

Tim JDIH Sekretatiat DPRD Provinsi Lampung melakukan kordinasi terkait pengelolaan JDIH di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 04 September 2024.

Tim JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melakukan kordinasi terkait penguatan system dan harmonisasi antar anggota JDIH di kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta .