Pada tanggal yang telah ditentukan, Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas implementasi dan penyampaian E-Report dalam rangka mendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan dimulai dengan pertemuan antara Tim JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan dari BPHN. Dalam kesempatan ini, Tim JDIH memberikan gambaran umum mengenai sistem pengelolaan dokumentasi hukum yang telah diterapkan di lingkungan DPRD Provinsi Lampung, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi hukum secara elektronik. Perwakilan BPHN memberikan paparan mengenai konsep dan teknis penyampaian E-Report sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dalam diskusi ini, BPHN menekankan pentingnya sinkronisasi data antara lembaga pusat dan daerah agar tercipta keseragaman informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, dibahas pula tentang fitur-fitur unggulan yang ada dalam sistem E-Report, seperti integrasi dengan basis data nasional dan sistem pelaporan yang transparan. Salah satu isu utama yang menjadi fokus diskusi adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD Provinsi Lampung untuk mendukung pengelolaan E-Report secara optimal. BPHN menawarkan program pelatihan dan pendampingan teknis untuk memastikan implementasi sistem berjalan sesuai dengan harapan. Hasil dari pertemuan ini adalah adanya kesepahaman bersama antara kedua pihak untuk segera memulai proses integrasi sistem E-Report di DPRD Provinsi Lampung. BPHN juga menyatakan kesediaannya untuk memberikan panduan dan dukungan teknis dalam setiap tahap proses tersebut. Kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan dokumen teknis dan panduan penggunaan E-Report oleh BPHN kepada Tim JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi tetapi juga menjadi langkah awal dalam penguatan tata kelola dokumentasi hukum yang berbasis elektronik di Provinsi Lampung.