Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melakukan konsultasi dan koordinasi secara rutin kepada Pusat JDIHN, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta. Pada kesempatan tersebut kami menyampaikan beberapa kendala terkait pengelolaan website JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, terutama menyangkut ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang informasi dan teknologi. Hal tersebut dikarenakan sudah beberapa kali website JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung diserang oleh hacker yang tidak bertanggung jawab sehingga data-data yang telah diupload menjadi hilang. Pihak BPHN yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan BPHN Bapak Reinal Saputra, SH., MH. dan Angga Wiratmoko Teknisi Jaringan Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum BPHN menyatakan sangat mengapresiasi hal tersebut dan berjanji akan membantu untuk mencari solusinya. Karena itu pihak BPHN menyarankan kepada pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung agar terus melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan JDIH serta membentuk Struktur Organisasi JDIH dilingkungannya untuk dapat menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada JDIH sehingga dapat terhindar dari permasalahan seperti hal itu lagi.

Rombongan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kepala Sub Bagian Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Fetri Gustina, SH., MM. menyambut baik kedatangan rombongan tersebut sekaligus berdialog langsung serta memberikan penjelasan terkait bagaimana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung khususnya terkait dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD.

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan dan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat terkait dengan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dilingkungannya. Manusia RI.Sekedar untuk diketahui, saat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat sendiri telah memiliki website JDIH dilingkungannya dalam melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum serta telah terintegrasi dengan website Pusat JDIHN yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik V untuk Kategori Sekretariat DPRD. Pemberian penghargaan yang juga dikenal dengan istilah JDIHN Award Tahun 2020 tersebut dilangsungkan pada acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Terbaik Tahun 2020 di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Kepala Pusat Dokumentasi & Jaringan Informasi Hukum Nasional, Drs. Yasmon, M.L.S. menghadiri kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 12 November 2020 tersebut. Kepala Pusat Dokumentasi & Jaringan Informasi Hukum Nasional dalam kesempatan kegiatan Sosialisasi JDIH itu menyampaikan materi terkait Pembentukan JDIH berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 serta Upaya Meningkatkan Pelayanan Dokumen dan Informasi Hukum Di Masa Pandemi Covid-19. Kegiatan Sosialisa JDIH ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Setwan DPRD Provinsi Lampung dan pada kegiatan kali ini mengusung tema “PENINGKATAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PENATAAN REGULASI MELALUI JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM"