Koordinasi Penggunaan Aplikasi ILDIS

Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan koordinasi terkait penggunaan Aplikasi ILDIS dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Dari hasil koordinasi dengan pihak BPHN selaku Pusat JDIHN, maka disarankan agar Aplikasi ILDIS yang digunakan saat ini harus segera ditingkatkan/di upgrade ke versi terbaru yang telah ada saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhindar dari hacker.

Selain itu, pihak BPHN juga menyarankan agar dalam pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung juga melibatkan jabatan fungsional Pustakawan karena ada Perpustakaan Hukum yang juga dikelola dalam JDIH.

Read More

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG DUKUNG UPAYA PENINGKATAN ASISTENSI PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI JDIH

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mendukung kegiatan upaya peningkatan asistensi penggunaan layanan informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilangsungkan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAm Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan JDIH.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Nur Ichwan. Turut hadir dalam kegiatan Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP; Kepala Sub Bagian Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Doni Arianto Raharjo; dan jajarannya. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Lampung, Perpustakaan Arsip dan Dokumtasi Daerah Provinsi Lampung. 

Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Helmi Saad, S.Sos berkesempatan menjadi narasumber dalam acara tersebut dengan menyampaikan materi terkait bagaimana pengelolaan dokumen dan informasi hukum melalui JDIH yang ada dilinkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dirinya berharap dengan JDIH sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat maka tujuan terlaksananya program Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (JDIH) oleh seluruh Anggota JDIH di daerah, baik Institusi, DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, PTN/PTS yang ada di Provinsi Lampung ini dapat segera terwujud.

Read More

Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Website JDIH ke BPHN

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melakukan konsultasi dan koordinasi secara rutin kepada Pusat JDIHN, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut kami menyampaikan beberapa kendala terkait pengelolaan website JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, terutama menyangkut ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang informasi dan teknologi. Hal tersebut dikarenakan sudah beberapa kali website JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung diserang oleh hacker yang tidak bertanggung jawab sehingga data-data yang telah diupload menjadi hilang.

Pihak BPHN yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan BPHN Bapak Reinal Saputra, SH., MH. dan Angga Wiratmoko Teknisi Jaringan Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum BPHN menyatakan sangat mengapresiasi hal tersebut dan berjanji akan membantu untuk mencari solusinya. Karena itu pihak BPHN menyarankan kepada pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung agar terus melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan JDIH serta membentuk Struktur Organisasi JDIH dilingkungannya untuk dapat menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada JDIH sehingga dapat terhindar dari permasalahan seperti hal itu lagi.

Read More